Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang diupayakan seadil-adil mungkin dalam pembuatannya dan juga penerapan undang-undang tersebut. Dan juga tidak di kesampingkan hak dari pada terpidana. Ini jelas terlihat dari kesempatan yang diberikan undang-undang dalam berbagai tingkatan. Misalnya saja seseorang yang tidak puas dengan keputusan pengadilan maka dia mempunyai hak untuk mengajukan kembali ketidaksetujuannya itu kepada pengadilan tinggi.

Namun semua itu ada syarat yang telah ditetapkan dalam UU, misalnya saja ada bukti yang terbaru atau novum yang dapat meringankan atau bahkan membebaskan si terdakwa dari putusan pengadilan pertama atau pengadilan negeri. Untuk pengajuan banding itu ada batasan waktu yang jika melewati batasan tersebut maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama telah disetujui oleh pihak yang telah di dakwa oleh pengadilan.

Jika sebuah keputusan pada tingkat banding juga tidak memuaskan salah satu pihak, maka pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) pada tingkatan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk kasasi.

Maka dalam makalah ini kami mencoba membahas tentang procedure atau tatacara dalam pengajuan banding dan kasasi atau lebih tepastnya tentang Upaya-upaya Hukum dalam undang-undang pengadilan di Indonesia, pengertian dari upaya hukum dan bentuk-bentuk upaya hukum yang telah digariskan oleh undang-undang (KUHAP) Dan juga, kami mencoba membahas dan menjelaskan tentang hak dari para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian upaya hukum

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi, Upaya hukum merupakan Upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Krisna Harahap, 2003 : 114-115).

Upaya hukum merupakan hak terdakwa yang dapat dipergunakan apabila siterdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga siterdakwa tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh siterdakwa, maka pengadilan wajib menerimanya. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP pada rumusan pasal 67 yang menyatakan: “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan acara cepat”

KUHAP membedakan upaya hukum kepada dua macam, Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (istimewa). Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua adalah pemeriksaan kasasi. Sedangkan uapaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Upaya Hukum Biasa

1.      Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari segi formal , pemeriksaan banding merupakan upaya yag data diminta oleh pihak yang berkepentingan , supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Dengan kata lain undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan  peradilan tingkat pertama kepada peradilan tingkat banding.

            Ditijau dari segi tujuan pemeriksaan tingkat banding mempunyai beberapa maksud antara lain sebagai berikut:

• Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

Pada dasarnya segala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai hakim tak luput dari kesalan, kelalaian, dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tersebut tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan, undang-undang memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan yang ada dalam putusan tersebut koreksi atau perbaikan atas kesalahan putusan tingkat pertama tersebut dibebankan kepada peradilan tingkat banding dalam pemeriksaan tingkat banding.

• Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan  jabatan

Tidak dapat dibayangkan seandainya undang-undang tidak membuka pemeriksaan tingkat banding, peradilan tingkat pertama bisa saja terjerumus kepada kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan karena putusan tersebut telah absolut. akan tetapi dengan adanya upaya banding hal ini mempengaruhi peradilan tigkat pertama untuk lebih berhati-hati dan korektif karena ada kemungkinan putusan yang dijatuhkannya akan di uji kebenarannya pada peradilan tingkat banding.

• Untuk Menciptakan keseragaman Penerapan hukum

Yang dimaksud dengan keseragaman penerapan hukum adalah sesuainya dalam menafsirkan salah atau tidaknya suatu perbuatan menurut undang-undang . Baik dari sudut pandang peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Hal ini untuk menghindari terjadinya penerapan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antar peradilan .    

Mengenai pemeriksaan tingkat banding dalam KUHAP dapat dilihat pada pasal 233 – 243, diantaranya dibahas antara lain mengenai :

1. Penerimaan permintaan banding.

Penerimaan permohonan banding dilakukan atas alasan permintaan yang memenuhi persyaratan undang-undang, diantaranya :

• Permohonan banding memenuhi syarat.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 233 yang antara lain memuat :

-          Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

-          Permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding.

-          Permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 7 hari sesudah putusan dijatuhkan.

2. Tatacara penerimaan banding

-          permohonan permintaan banding disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut, dalam hal ini panitera wajib membuat akta permintaan banding yang di tandatangani oleh pemohon.

-          Permohonan banding juga dapat dilakukan tanpa menghadap langsung pada panitera yang mungkin karena pemohon berhalangan.

-          Yang berhak mengajukan permintaan banding antara lain terdakwa, orang yang khusus dikuasakan terdakwa, petuntut umum, terdakwa dengan petuntut umum yang sekaligus sama-sama mengajukan banding.

3. permintaan banding wajib diberitahukan kepada pihak lain agar mereka dapat mempersiapkan diri.
4. Tenggang waktu pengiriman berkas paling lambat 14 hari terhitung sejak permohonan banding diajukan.
5. Memori dan kontra memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, hal ini diajukan oleh pemohon untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Kontra memori banding ini merupakan hak kepada pemohon, bukan kewajiban hukum jadi tanpa memori banding pun perkara tetap diperiksa.
6. Pencabutan permohonan banding dapat dilakukan selama perkara banding belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, jadi apabila telah dicabut permintaan banding keatas perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
7. Pemeriksaan pada tingkat banding hanya berdasarkan berkas perkara yang terdiri daripada :

-          berita acara pemeriksaan penyidik

-          berita acara pemeriksaan disidang pengadilan negeri

-          semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang negeri sepanjang surat tersebut berhubungan dengan perkara

-          putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri

Walaupun di pengadilan tinggi pemeriksaan hanya didasarkan atas berkas perkara, namun tidak menuntut kemungkinan pihak pengadilan tinggi mendengar langsung pernyataan yang dianggap perlu kepada pihak yang bersangkutan

8. bentuk putusan tingkat banding dapat berupa :

1)      menguatkan putusan pengadilan negeri. Baik secara murni maupun dengan tambahan pertimbangan atau bisa juga menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain.

2)      Mengubah atau memperbaiki putusan peradilan negeri, dapat berupa :

-          perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana

-          perubahan atau perbaikan mengenai alat bukti

-          perubahan atau perbaikan pemidanaan

2.      Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum tingkat kedua setelah pemeriksaan tingkat banding. Aturan formil menegnai procedure dalam beracara pada pemeriksaan tingkat kasasi ini dapat dilihat dalam KUHAP pasal 244 sampai pasal 258.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi permintaan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Upaya-upaya kasasi ini juga merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum.

Tujuan upaya kasasi antara lain adalah untuk mengoreksi kesalahan putusan pengadilan bawahan, dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Disamping itu juga kasasi dari mahkamah agung juga merupakan bentuk pengawasan terciptanya keseragaman penegakan hukum.

Dalam buku yang dikarang oleh M.Yahya beliau menjelaskan setidak ada tiga alas an yang dibenarkan oleh UU untuk mengajukan kasasi, di antaranya:

1. Untuk menguji apakah benar suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak.
2. Untuk menguji apakah benar cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Prosedur permohonan kasasi antara lain meliputi :

-          pengajuan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam waktu 14 hari sesudah putusan dan ditandai dengan adanya tanda terima penyerahan memori kasasi.

-          permintaan tersebut ditulis oleh panitera yang kemudian ditandatangani oleh panitera dan pemohon serta dicatat dalam berkas perkara.

-          Permintaan kasasi wajib diberitahukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

-          Pemeriksaan kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim meliputi berkas perkara. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan.

3.      Upaya Hukum Luar Biasa

Disebut upaya hukum luar biasa karena:

1. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
2. Upaya ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, bukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
3. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada mahkamah agung sebagai pemeriksa, serta pembuat keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.

Upaya hukum luar biasa UU menggolongkannya kepada dua bagian:

1. Kasasi demi kepentingan hukum

Procedure hukum beracara dalam pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dapat dilihat dalam KUHAP pasal 259 sampai pasal 262. Terhadap semua putusan pengadilan kecuali putusan mahkamah agung, dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum yang tetap. Jadi, hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi.

Pada dasarnya procedure pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini sama halnya dengan beberapa upaya hukum yang telah dijelaskan diatas. Yakni, permohonan nya disampaikan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang selanjutnya oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yang dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Tata cara beracara pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (PK) dapat dirujuk pdalam KUHAP pasal 263-269.

Yang membedakan PK dengan kasasai demi kepentingan hukum adalah bahwa kasasi demi kepentingan hukum dikecualikan atas putusan mahkamah agung, sedangkan PK dapat diajukan atas semua bentuk keputusan dan dari segala instansi baik itu putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung sendiri. Perbedaannnya juga terdapat pada pihak yang dapat mengajukan permohonan PK yakni hanya terpidana atau ahli warisnya, sedangkan Jaksa agung tidak dapat mengajukan PK.

Tetapi pada masa belakangan ini terutama sejak lahir putusan No. 55 PK/Pid/1996 yang menerima secara formal permintaan peninjaun kembali oleh penuntut umum dalam kasus Muchktar Pak Pahan telah menimbulkna perdebatan diberbagai kalangan dan menjadi preseden bagi penuntut umum untuk mengajukan PK. Bahkan hingga saat ini ada beberapa permintaan PK yang terdaftar di Mahkamah Agung yang diajukan oleh penuntut umum.

Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan PK ialah disebut didalam pasal 263 ayat 2 adalah:

1. Novum, yakni adanya keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas untuk meringankan terpidana. baik itu meringankan dari segi dia bisa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau meringankan dari segi tuntutan penuntut umum  tidak dapat diterima atau bisa juga meringankan dari segi pidana yang dia terima.
2. Apabila terdapat pertentangan dalam berbagai putusan. misalnya adanya pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana. Sebagai contoh: terdakwa yang berstatus sebagai direktur BPD dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan karena menjual tanah jaminan di bawah tangan tanpa melalui PUPN (pasal 374 KUHP). Tetapi dalam perkara perdata pengadilan perdata menyimpulkan bahwa penjualan dibawah tangan atas barang jaminan yang dilakukan tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh UU. Nah, dalam kasus seperti ini terpidana dapat menjadikannya sebagai alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali.
3. Apabila terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.

Tata cara mengajukan peninjauan kembali meliputi;

a)      Permintaan peninjauan kembali diajukan baik secara tertulis maupun lisan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali kepada panitera yang memutus perkara itu pada tingkat pertama tanpa batas waktu.

b)      Kemudian panitera membuat akta permintaan PK yang ditanda tangani oleh permohonan panitera. Kemudian berkas tersebut disampaikan kepada mahkamah agung melalaui ketua pengadilan.  

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan diberbagai tingkatan pengadilan.

Ada dua upaya hukum yaitu:

1. Upaya hukum biasa; yantermasuk kedalam upaya hukum biasa adalah:

a.       Upaya hukum banding

b.      Upaya hukum kasasi

2. Upaya hukum luar biasa; yang termasuk kedalam upaya luar biasa adalah:

a.       Kasasi demi kepentingan hukum

b.      Peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Semua upaya hukum ini mempunyai aturan dan tatacara dalam pengajuannya. Dan juga merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia yang tidak puas dengan keputusan pengadilan.