Bukan tanpa alasan seseorang ataupun sekelompok orang berjuang untuk bisa menjadi anggota legeslatif dan eksekutif. Baik itu pada tingkat nasional maupun tingkat daerah seperti wilayah Aceh. Karena pada kenyataannya, setiap perbuatan pasti ada sebab dan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Logikanya, kita makan karena kita lapar, maka tujuan kita makan agar perut kita kenyang dan tidak lapar, maksudnya agar kita mempunyai tenaga untuk bekerja. Maka dari itu kita perlu makan.
Sama halnya dengan kelompok EKS GAM yang ingin menjadi anggota legeslatif dan eksekutif. Mareka pastinya juga mempunyai tujuan dan maksud “tertentu”. Apakah itu maksud dan tujuan yang bersifat pribadi maupun tujuan dan maksud yang bersifat umum. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Yang pasti kepentingan pribadi lebih dominan dari pada kepentingan umum atau rakyat jelata jika kita melihat realitanya. Rakyat tidak pernah sejahtera dengan kepemimpinan mareka yang lebih dominan daripada partai lain.
Kepemimpinan Eks GAM di daerah Aceh tidak membawa hasil yang lebih baik dari pemimpin terdahulu. Mareka hanya menciptakan rezim yang baru untuk merampok harta Negara dan kekayaan yang seharusnya milik rakyat Aceh. Mareka mengambil yang seharusnya menjadi milik rakyat.
Maksud dan tujuan mareka ketika mareka menginjakkan kaki untuk naik atau mencalonkan diri menjadi anggota legeslatif dan eksekutif adalah untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan yang besar dengan penyalahgunaan kekuasaan yang telah mareka dapatkan.
Pada awal pemilihan daerah di Aceh para calon legeslatif dan eksekutif berkampanye dan mengutarakan visi dan misi mareka jika mareka menjadi anggota legeslatif dan eksekutif. Dengan berbagai janji yang dilemparkan kepada rakyat Aceh. Salah satu dari sekian banyak janji itu adalah untuk mesejahterakan “rakyat Aceh”. Agar Aceh lebih maju dari daerah lain dengan bermodalkan kekayaan alam yang terdapat di tanah Aceh.
Namun kenyataannya, ketika mareka yang memimpin, hal yang mareka janjikan tidak pernah terjadi sama sekali. Yang sejahtera memang rakyat Aceh tapi hanyalah segelintir dari mareka hanya yang mempunyai relasi dengan mareka yang menikmati kesejahteraan itu. Bukan rakyat aceh pada umumnya.
Eks GAM merupakan yang paling dominan dalam memegang tampuk kekuasaan dalam setiap lini pemerintahan daerah Aceh. Akan tetapi, tidak terdapat adanya perkembangan dalam kepemimpinan mareka. Tidak ada perubahan selain kepada hal-hal yang lebih buruk. Seperti bertumpuknya utang beberapa kebupaten yang mareka pimpin kepada bank dan pihak ketiga. Seperti yang diberitakan kompas pada tanggal 24 maret.
Salah satu penyebab terjadinya utang oleh pemerintahan kabupaten kepada bank atau pihak ketiga karena tekanan politik baik pada legeslatif maupun pada eksekutif. tekana politik ini tidak terlepas dari kepentingan para eksekutif dan legeslatif.
Dana aspirasi saja contohnya, dana ini dianggarkan oleh legeslatif daerah dan didukung oleh eksekutif daerah. Setelah mendapatkan dana aspirasi tersebut kemudian dipergunakan untuk dibagikan kepada setiap eksekutif sebagai hak dari pada eksekutif agar dibagikan kepada kelompok masing-masing mareka yang telah mendukung dan mengangkat mareka pada pemilihan daerah. Bagi daerah yang tidak mempunyai wakil mareka pada eksekutif tidak akan mendapatkan jatah dari dana tersebut. Penyimpangan dana tersebut sangat mudah mareka lakukan untuk kepentingan mareka sendiri tanpa harus mareka bagikan kepada rakyat atau orang-orang yang telah mendukung mareka. Misalnya saja dana aspirasi tersebut mareka gunakan untuk membeli dukungan dan suara rakyat dalam pemilihan daerah kedepan tentunya.
Penyebab lainnya yang membuat penumpukan utang pada setiap kabupaten adalah penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Bentuk penganggaran dalam APBD dan APBK yang tidak jelas programnya. Pembagian proyek bagi kelompok eks GAM yang mendukung mareka. Itu merupakan rahasia umum dikalangan kontrakator, sehingga hasil dari proyek itu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena dana yang disiapkan untuk proyek tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk proyek tersbut. Tetapi mareka gunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti mobil mewah sehingga proyek tersebut tidak sempurna.
Keadaan seperti Ini sama aja dengan kerjasama antara eksekutif dan legeslatif untuk merampok uang rakyat. Mareka menggunakan kekuasaan mareka sebagai eksekutif dan legeslatif untuk merampas uang rakyat dan menggunakan uang tersebut untuk memperkaya diri mareka sendiri. Hal ini menyebabkan terjadi pembengkakan dana dan defisit dari setiap daerah dan kabupaten diwilayah Aceh.
Pada dasarnya kita telah ditipu dengan embel ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh dengan kekayaan alam yang sangat luarbiasa. Ternyata hasil kekayaan alam itu mareka gunakan untuk kepentingan mareka sendiri. Bukan untuk kepentingan rakyat. Mareka bekerjasama untuk merampok rakyat demi kepentingan mareka sendiri. Para eks GAM yang telah menjadi eksekutif dan legeslatif di wilayah Aceh yang dulunya berusaha merebut wilayah Aceh dari Republik Indonesia, sekarang telah berusaha untuk merampok rakyat ini untuk kepentingan mareka. Anda boleh saja berpikiran ini merupakan tuduhan tanpa dasar atau sejenisnya, tapi itulah kenyataannya. J
No comments:
Post a Comment