Metode Pendidikan Islam

Metode pendidikan islam itu ada lima macam yaitu :

1.     Metode Keteladanan

Metode ini sangat meyakinkan keberhasilanya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena pendidikan adalah contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak tanduknya, dan tata santunnya, disadari atau tidak, bahwa tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidikan tersebut baik dalam ucapan atau perbuatan, baik meteril atau spiritual.[1]

Sebagaimana Allah telah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad adalah mengandung nilai paedagogis bagi manusia sebagaimana Firman Allah:

لقد كان لكم في رسول الله أسوةحسنة لمن كان يرجواالله واليوم الأخروذكرالله كثيرا (الاحزاب : ٢١)

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada diri rasul itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah. (Q.S Al-Ahzab : 21)[2]

Perlu diketahui bahwa faktor keteladanan menjadi faktor penting dalam hal baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka sianak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, keberanian dan sikap menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama. “Dan jika pendidik bohong, khianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina, maka sianak akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina pula”.[3]

Peran Bimbingan Orang Tua dalam Proses Pendidikan Agama Anak

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, maka dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidkan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Pada umumnya pendidikan dalam keluarga itu bukan berpangkal dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan, situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Orang tua turut berperan dalam pembentukan nilai terutama dengan uraian dan keterangan mengenai keyakinan dalam agama yang dianutnya. Orang tua dapat membantu anak dengan mengemukakan peranan agama dalam kehidupan masa dewasa, sehingga penyadaran ini dapat memberi arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Selain itu orang tua juga memegang peranan penting dan amat berperangaruh atas pendidikan anak-anaknya, sejak anak lahir, ibunya selalu ada disampinganya. Bahkan sejak dalam kandunganpun pendidikan harus mulai diberikan orang tua, yaitu melalui metode pengikutsertaaan ketika mau berwudhu, shalat, membaca al’quran, hendaknya orang tua selalu mendampinginya.[1]

Hakikat Bimbingan Dan Tujuannya

1.         Hakikat Bimbingan

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata Guidance (bahasa inggris), yang artinya “mengarahkan atau memandukan”.[1] Sedangkan makna atau batasan dari istilah bimbingan masih terhadap perbedaan antara para ahli. Mereka umumnya memberikan batasan mengenai bimbingan “sesuai dengan latar belakang profesinya, kultur serta pandangan dan falsafah hidupnya masing-masing”.[2]

Bimbingan biasanya diartikan sebagai penyuluhan, bimbingan ternyata tidak hanya dikenal dalam bidang pendidikan, tetapi sering juga dipakai dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pertanian, bidang hukum, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dalam bidang-bidang tersebut istilah bimbingan disamakan dan disejajarkan artinya dengan istilah penyuluhan, yakni suatu usaha memberikan bantuan, baik bantuan yang berupa benda-benda nasehat atau petunjuk informasi.

Untuk memahami makna bimbingan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:

Menurut DR. Racman Natawidjaja yang dikutip oleh Hallen menyatakan:

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia dapat mengarahkan diri nya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai tuntunan dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya.[3]

Eksistensi Hukuman Cambuk di Aceh

Secara yuridis, pengaturan syari’at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari’at Islam. Hal ini menandakan syari’at Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.

            Dalam pasal 3 Undang-undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 44 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan syari’at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

            Dalam menjalankan keistimewaannya dalam bidang kehidupan beragama, Aceh telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam, yaitu:

-          Qanun Provinsi Aceh No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

-          Qanun Provinsi Aceh No.12 tahun 2003 tentang Khamar.

-          Qanun Provinsi Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir.

-          Qanun Provinsi Aceh No.14 tahun 2003 tentang Khalwat.

Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan di dalam qanun tersebut yakni hukuman cambuk. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Qanun provinsi Aceh No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam pada pasal 20 ayat 1: “Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.”

Hubungan Antara Ketaatan Hukum dengan Hukuman

Salah satu fungsi hukum di dalam masyarakat adalah sebagai kontrol sosial. Artinya hukum harus tetap ditegakkan walau bagaimanapun caranya. Perwujudan sosial kontrol tersebut dengan cara pemberian hukuman berupa pemidanaan, kompensansi, terapi, maupun konsiliasi. Patokan dalam pemberian hukuman itu sendiri adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan atau sanksi negatif bagi pelanggarnya.

Namun pada kenyataannya, tidak semua bentuk pemberian hukuman itu membuat orang atau masyarakat pada umumnya takut dan jera untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan hukum. Banyak sudah aturan perundangan yang telah dibuat namun tidak mampu mengontrol masyarakat, ini terlihat dengan terus meningkatnya tingkat kriminalitas atau pelanggaran di dalam masyarakat. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu bentuk sikap kesadaran hukum dari masyarakat dalam menjalankan suatu aturan hukum yang telah di tetapkan.

Sehubungan dengan ini Philipe Nonet dan Philip Seiznick[1] membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum responsive yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Artinya hukum tidak hanya merupakan kehendak dari penguasa melainkan juga dari keinginan serta aspirasi masyarakat. Karena Hukum dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila hukum tersebut dapat menciptakan sebuah tatanan yang dinamis di dalam masyarakat.